Powered by Blogger.
Latest News
Sunday, January 1, 2017

Kepala Daerah Yang Membangun Dinasti Didaerahnya, Rentan Kebijakan Koruptif

BSC Sitaro - Pesta demokrasi yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia dalam tahun 2017 hingga 2018 mendatang, terus dipantau oleh Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikarnakan, terdapat sejumlah kepala daerah yang mencoba membangun dinasti politik di daerah, sementara KPK telah menangkap kepala daerah yang membangun dinasti politik di daerahnya, yaitu Bupati Klaten, Jawa Tengah dan Wali Kota Cimahi, Jawa Barat. Penangkapan dalam waktu yang berdekatan itu menunjukkan dinasti politik sangat rentan kebijakan koruptif.

"Dinasti politik rawan sekali timbulkan korupsi, dinasti politik tidak ada pembaharuan atau inovasi dalam pembangunan yang dipimpinya karena hanya meneruskan kepemimpinan sebelumnya, yang mungkin tidak ada variasi dalam pemerintahanya," kata pakar hukum pidana Prof Dr Hibnu Nugoho, Minggu (1/1/2017).

Selama 15 tahun terakhir, Cimahi dipimpin sepasang suami istri, yaitu Itoc-Atty. Mereka berkuasa selama:

-M Itoc Tochija (Wali Kota Cimahi 2002-2012)
-Atty Suharti Tochija( Wali Kota CImahi 2012-2017 dan calon Wali Kota 2017-2022).

Keduanya dicokok KPK terkait suap proyek pembangunan pasar.

Adapun dinasti Klaten, yaitu:

Bupati-Wakil Bupati 2000-2005
Haryanto Wibowo-Sunarna

Keterangan:
Istri Haryanto adalah Sri Hartini
istri Sunarna adalah Sri Mulyani

Bupati-Wakil Bupati 2005-2015
Sunarna-Sri Hartini

Bupati-Wabup 2016-2021
Sri Hartini-Sri Mulyani

Sri Hartini ditangkap KPK terkait suap jual beli SK jabatan di lingkungan Pemkot.

"Modus korupsi yang dilakukan masih tradisional, yaitu perekrutan pejabat baru, perekrutan pegawai baru, proses perizinan, penyusunan anggaran dan sebagainya yang itu semua sebetulnya warisan dari kepemipinan sebelumnya yang kemudian diamini oleh penerusnya," cetus guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Menurut Hibnu, dinasti politik koruptif muncul karena biaya politik yang harus ditanggung renteng. Untuk membangun dinasti politik, dibutuhkan modal besar sehingga ketika dinasti politik berkuasa, maka dibutuhkan pengembalian modal dengan mengakali APBN/APBD.

"Untuk mencegah modus-modus tersebut, perlu peran masyarakat untuk mengawasinya dan masyarakat cukup berani yaitu lihat, lawan, dan laporkan," cetus Hibnu (*)
  • Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Kepala Daerah Yang Membangun Dinasti Didaerahnya, Rentan Kebijakan Koruptif Rating: 5 Reviewed By: Beritasitaro