Powered by Blogger.
Latest News
Saturday, February 18, 2017

PDIP Soroti Kecurangan Penyelenggara Pilkada Serentak

BSC Jakara - Sejumlah Indikasi kecurangan yang terlihat sejak pemungutan suara hingga rekapitulasi perolehan suara oleh pihak penyelenggara pada Pilkada serentak 2017 mendapatkan sorotan dari PDIP. 

"Indikasi kecurangan dan pelanggaran yang kami catat diantaranya adalah masih banyaknya data pemilih dalam DPT yang tidak akurat, sehingga berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat," ujar Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional Pusat (BSPN), Arif Wibowo di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Selain itu, Arif juga menyampaikan tentang adanya indikasi politik uang. Indikasi ini terlihat dalam sejumlah tim kampanye yang mencoba memengaruhi pemilih dengan menggunakan uang.

"Dalam praktik, ketentuan larangan politik uang yang diatur dalam Pasal 187A UU Nomar 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota seakan-akan mandul," sambungnya.

Bukan hanya itu, indikasi kecurangan pun terlihat dari praktik black campaign yang dilancarkan oleh beberapa pihak untuk memberikan informasi yang sesat. Aksi ini dilakukan dengan menggunakan internet dan media sosial yang sedang digandrungi masyarakat saat ini.

"Kampanye hitam digunakan untuk menggiring, memanipulasi serta mempengaruhi massa untuk mendukung kandidat tertentu," kata Arif.

Termasuk juga, lanjut Arif, indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS saat pra pemungutan suara dan saat hari pencoblosan dilakukan. Diantaranya adalah KPPS tidak mendistribusikan C6 kepada pemilih dan tidak memberikan penjelasan mengenai tata cara pencoblosan bagi pemilih pindahan.

"Begitupun saat pemungutan suara berlangsung, KPPS berbohong kepada pemilih tambahan, mengatakan surat suara sudah habis, padahal masih banyak," ucap Arif.

Sementara itu, PDIP juga menyoroti terkait adanya aturan KPU Provinsi DKI Jakarta yang dianggap mempersempit aturan yang dibuat oleh KPU Pusat dalam Surat Edaran KPU Pusat Nomor 151/KPU/II/2017. Aturan ini mengatur tentang persyaratan penggunaan hak pilih.

"Akibatnya, banyak sekali pemilih terhalangi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS lantaran tak ada sosialisasi dari KPPS tentang Surat Edaran provinsi DKI Jakarta yang baru keluar menjelang pemilihan atau H-3," imbuh Arif.

Atas kondisi tersebut, BSPN PDIP mengeluarkan sejumlah sikap, diantaranya adalah:

1. Penyelenggara Pilkada Serentak 2017 di setiap tingkatan lebih professional dan memiliki kemampuan teknis administrasi yang baik, meminimalisir terjadinya kesalahan pengisian formulir, menghindarkan diri dari upaya manipulasi dan curang yang berdampak pada kerugian pasangan calon.

2. Penyelenggara Pilkada Serentak 2017 tak mudah tergiur dengan politik uang yang berdampak pada netralitas penyelenggara. 

3. Penyelenggara Pilkada Serentak 2017 agar menjaga proses penyelenggaraan Pilkada tetap kondusif. 

4. Penyelenggara Pilkada Serentak lebih pro aktif melakukan pemutakhiran data daftar pemilih tetap dan tambahan, mengambil kebijakan yang menghargai hak konstitusional pemilih, mengantisipasi adanya pemilih siluman atau ghost voters, terutama pada putaran kedua penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. 

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Petugas Pengawas Lapangan (PPL) mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di setiap tingkatan secara professional, netral, teliti dan tegas dalam menindak pelanggaran. 

6. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi kepada para penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan kode etik Penyelenggara pada Pilkada Serentak 2017.(*)
  • Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: PDIP Soroti Kecurangan Penyelenggara Pilkada Serentak Rating: 5 Reviewed By: Beritasitaro