Powered by Blogger.
Latest News
Sunday, April 2, 2017

Hakim MK Baru Perlu Lakukan Perubahan Di Tubuh MK

BSC Jakarta - Setelah dicopotnya Patrialis Akbar akibat kasus suap, pemerintah kini sedang mencari hakim Mahkama Konstitusi (MK) untuk menggantikan Patrialis Akbar.

Kasus yang menjerat Patrialis memunculkan keraguan publik di tengah harapan besar kepada MK yang merupakan lembaga produk reformasi.

"Secara umum, ada problem dalam tubuh MK. Dan memberikan gambaran MK mengalami degradasi kinerja dalam upaya pengawalan konstitusi. Sebagai produk reformasi, eksektasi publik tinggi. KPK berhasil penuhi. Tapi di MK ada keraguan," kata Direktur Imparsial Al Araf dalam sebuah diskusi di Jalan Tebet Dalam IV J No. 5B, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2017).

Ia berpendapat, masalah yang muncul di MK ini terkait dengan integritas yang dimiliki oleh para hakim. Menurutnya lemahnya integritas hakim dan staf, turut membuat kasus-kasus terus muncul di MK, termasuk yang terakhir ialah hilangnya berkas sengketa pilkada di Kabupaten Dogiyai, Papua.

Di lokasi yang sama, pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan hadirnya hakim MK yang baru ini diharapkan menjadi momentum perubahan. Namun, menurutnya bukan berarti publik hanya mengharapkan pada satu hakim yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo ini.

"Saya kira, kami lihat, ini sebagai momentum penting perubahan. Jadi kita tidak hanya bergantung pada satu orang itu. Tapi satu orang ini yang terpilih, kita dorong lakukan perubahan dari dalam. Sementara dari luar, semoga ada perubahan sistemik di MK. Di MK sendiri juga mulai gerah, ada orang KPK datang, dan ini OTT kedua, KPK sudah mau masuk dan diterima oleh MK," ujar Bivitri.

Ia mengatakan, masalah di MK tidak hanya terkait kasus korupsi yang menjerat dua hakim MK. Namun, di MK juga masih ditemui adanya pelanggaran dari segi etika maupun administrasi.

"Sebenarnya kita tidak hanya bicara OTT (operasi tangkap tangan) dan berkas hilang. Tapi juga kasus yang agak membusuk di MK. Pada catatan kami, banyak yang membahas persoalan di MK. Pelanggaran dari segi etik maupun administrasi yang belakangan kerap dilakukan hakim dan staf MK," ucap Bivitri.

Menurutnya, hakim MK harus punya standar yang tinggi. Bahkan, menurutnya hakim MK mesti "asosial" dalam arti membatasi diri dalam berinteraksi dengan orang-orang yang biasa mengurus perkara di MK.

"Dalam diskusi di MK, banyak dibahas, bagaimana hakim MK 'asosial'. Jadi tidak boleh nongkrong bareng, ngopi dan gue bayarin. Hakim MK standarnya harus lebih tinggi. Bahkan harus lebih tinggi dari KPK. Karena punya dampak lebih besar kepada masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat hakim datang ke kawinan anak seorang pengacara yang sering berkasus di MK. Lalu juga datang ke asosiasi pengusaha. Padahal asosiasi itu tengah berkasus di MK. Ini sudah tidak boleh," ujar Bivitri.

Peneliti Indonesia Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar juga memiliki harapan terkait seleksi calon hakim MK. Seorang hakim yang baik menurutnya dapat dilihat dari sisi integritas dan kompetensi yang dimilikinya.

Satu hal yang tak kalah penting, lanjutnya, ialah calon hakim tersebut harus memiliki pemahaman calon terhadap konstitusi, pemahaman terhadap MK dan komitmen dalam memahami HAM.

"Kita harus cari champion, orang yang punya karakter kuat, sehingga dapat jadi pembeda hakim lain selama ini. Tapi saya optimis, orang yang dicari masih ada. Maka kami harap presiden dapat memilih dan mencari seorang pengganjil bukan penggenap. Saya yakin presiden mampu," ucap Erwin.(detik.Com)
  • Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Hakim MK Baru Perlu Lakukan Perubahan Di Tubuh MK Rating: 5 Reviewed By: Beritasitaro