Powered by Blogger.
Latest News
Tuesday, June 20, 2017

Sanksi Administrasi Paling Ditakuti di Pilkada

BSC Jakarta - Perjalanan proses pemilu di Indonesia masih diwarnai pelanggaran oleh peserta meski sudah ada payung hukum yang harus ditaati. Ketua Bawaslu RI Abhan memaparkan, sanksi administrasi menjadi yang ditakuti oleh peserta pemilu yang melanggar aturan.

Hal tersebut disampaikan Abhan ketika menjadi narasumber dalam sebuah diskusi yang bertajuk 'Pembaharuan dan Tantangan Penegakan Hukum Pemilu' di Resto Tjikini Lima, Jl Cikini 1 no 5, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017). Dalam diskusi itu hadir pula Khairul Fahmi dari Pusako FH UNAND dan Titi Anggraeni dari Perludem.

"Sebetulnya pelanggaran yang paling ditakuti oleh peserta pemilu adalah pelanggaran dengan sanksi administrasi. Itu yang menurut saya paling efektif dari pada (sanksi) pidana," kata Abhan.

Oleh karena sanksi administrasi paling ditakuti, Abhan mengusulkan agar sanksi seperti ini harus diperbanyak. Namun, Abhan tak membeberkan sanksi administrasi seperti apa yang ia maksud. 

"Maka, sanksi administrasi harus diperbanyak, tetapi harus sanksi yang jelas," ujarnya.

Salah satu yang dicontohkan Abhan terhadap sanksi administrasi adalah pasangan calon tidak boleh berkampanye di media. Menurutnya, kampanye seperti itu masuk ke dalam kategori pelanggaran.

"Contohnya pasangan calon tidak boleh kampanye di media cetak dan elektronik, maka itu pelanggaran dan sanksinya jelas. Sanksi yang kayak gini tuh yang harus diperbanyak. Dan harus diperhatikan," tuturnya.(*)
  • Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Sanksi Administrasi Paling Ditakuti di Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Beritasitaro