Powered by Blogger.
Latest News
Wednesday, August 2, 2017

Presidential Threshold Tidak Bisa Digugat Parpol Di DPR

BSC Jakarta - Partai Demokrat (PD) sedianya akan meminta konsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pemilu terkait aturan presidential threshold. Namun, MK belum bisa menerima kunjungan konsultasi itu dan menyatakan partai politik tidak punya hak gugat judicial review sebuah UU.

"Kalau soal legal standing, diperhatikan secara seksama oleh majelis hakim. Terlebih kalau pemohonnya itu adalah anggota partai politik, pengurus partai politik, yang punya wakil-wakil di parlemen yang ikut menyusun, untuk membentuk UU," kata Jubir MK Fajar Laksono kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Berdasarkan putusan MK Nomor 45 Tahun 2016, MK menyatakan pengujian UU yang diajukan oleh partai politik atau pengurusnya tidak memiliki legal standing. Demikian juga bila yang mengajukan adalah anggota Parpol yang juga anggota DPR, di mana ia ikut membahas UU yang digugat.

"Di putusan-putusan sebelumnya juga sudah pernah ada, ada beberapa putusan yang melandasi putusan itu," ujar Fajar.

Terkait permintaan PD untuk konsultasi, MK akan mempertimbangkan dengan seksama. Sebab, materi konsultasi berpotensi untuk diadili MK.

"Kalau mau konsultasi sebatas hukum acara kita terima di situ. Sama seperti calon-calon pemohon yang lain. Tapi kalau konsultasinya mengenai substansi itu tidak bisa karena MK secara konstitusi, MK memang tidak boleh meski yang tidak boleh itu adalah hakim, tapi secara konstitusi apa itu humas atau bagian dari MK itu tidak boleh," pungkas Fajar. (*)
  • Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Presidential Threshold Tidak Bisa Digugat Parpol Di DPR Rating: 5 Reviewed By: Beritasitaro