Powered by Blogger.
Latest News
Wednesday, August 23, 2017

Usulkan Pansus Angket Panggil Jokowi, Fahri Dianggap Tidak Logis

BSC Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ahli hukum tata negara dari Unpad, Indra Prawira, mengatakan usulan Fahri tidak logis karena seharusnya DPR yang menyampaikan ke Presiden, bukan sebaliknya. 

"Saya kira cuma isu politik yang saya kira tidak logis. Ya mengada-ngada enggak paham konstitusinya dia, ya mohon maaf Fahri," ujar Indra, saat dihubungi detikcom, Rabu (23/8/2017) malam. 

Ia mengatakan seharusnya DPR memberikan hasil pansus angket KPK berikut buktinya kepada Presiden. Hal itu agar presiden bisa mengambil tindakan terhadap KPK.

Menurutnya, Revisi UU KPK bisa juga diikuti tanpa Presiden. Malah jika DPR yakin revisi tersebut akan memperkuat KPK, tidak perlu memanggil Presiden. 
"Ya dia sampaikan hasilnya. Itu kan mitra pemerintah dan DPR itu sebagai mitra ya, kalau mereka melakukan angket ya itu kan haknya mereka, presiden tidak bisa menghentikan itu karena itu hak konsitusional DPR, hasilnya itu kan harus dipertanggungjawabkan ke publik, karena ini KPK adalah instansi di bawahnya Presiden, wajarnya hasil pansus nanti disampaikan ke Presiden sehingga Presiden bisa mengambil tindakan terhadap KPK. Bukan DPR yang memberikan tidakan tidak punya wewenang," ujar Indra.

Ia mengatakan sangat aneh jika pansus hak angket harus memanggil Presiden, karena nantinya Presiden akan mendelegasikannya ke Menkopolhukam selaku menteri yang terkait hukum. Namun jika nanti malah menterinya yang hadir nanti DPR akan menolak dengan alasan bukan Presidennya, menurutnya hal itu seperti peribahasa memancing di air keruh.

"Saya kira tidak perlu juga karena mereka kan misal isunya unprofesional conduct, KPK berpolitik, ya disidik aja KPK-nya bener tidak. Kalau manggil Presiden, kan kalau itu urusan hukum itu ada menterinya, jadi pasti dia mendelegasikan ke menterinya. Nanti menterinya datang itu nanti malah ditolak. Ini hanya memancing di air keruh saja," kata dia.

Indra mengatakan, saat ini merupakan saat yang tepat agar DPR merilis hasil hak angket KPK. Hal itu karena masyarakat sudah lama menunggu.

"Saya kira sudah waktunya DPR itu menuntaskan hasil angket, kan sudah cukup lama ya masyarakat kan menunggu, apaan sih tidak usah diulur-ulur, kalau misalnya ada masalah ya sampaikan ke public," tutur Indra.

Selain itu, Fahri juga meminta Presiden Jokowi membuat Perppu KPK. Hal itu karena Fahri mendorong kembali Revisi UU KPK. Dia pun juga mendorong penerbitan Perppu Revisi UU KPK oleh Presiden. Sebab penerbitan Perppu itu disinyalir dapat mempercepat proses revisi karena revisi UU KPK harus ada kerjasama antara DPR dan pemerintah. 

Indra mengatakan DPR tidak bisa mendesak Presiden mengeluarkan Perppu. Sebab, Perppu dikeluarkan saat keadaan genting. 

"Ngaco juga DPR itu, mestinya DPR kalau Presiden bikin Perppu mereka tanya kenapa buat Perppu memangnya keadaan genting memaksa sekarang apa tidak bisa UU normal. Aneh juga, kebalik. Perppu kan kewenangan dari Presiden kan, nanti direview sama DPR betul enggak keadaan genting dan memaksa bukannya malah memojok-mojokin Perppu," ujarnya. 


"RUU atau UU kan itu bersama-sama DPR dengan Presiden, meskipun DPR secara konstitusional itu punya hak inisiatif, artinya tanpa disetujui Presiden pun UU mereka bisa berlaku 90 hari menurut konstitusi kita. Jadi sebetulnya kalau mereka yakin untuk memperkuat ya tidak usah panggil Presiden. Kan bisa saja itu dasar hukumnya kan ada, itu kan diluar angket," papar Indra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab Presiden selaku kepala negara terkait lembaga KPK. 

"Itu tanggung jawab Presiden. Tapi pertanyaannya, Presiden sadar nggak dengan ini? Sikapnya bagaimana? Saya malah di ujung setelah temuan ini lengkap, Presiden harus ditanya, 'Sampeyan mau ke mana Pak?'" ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017). 

Fahri mengatakan pemanggilan Jokowi ke Pansus Angket KPK diperlukan untuk memastikan Presiden tidak lepas tangan soal KPK. Sebab, Fahri menilai banyak kesalahan yang dilakukan KPK.(*)
  • Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Usulkan Pansus Angket Panggil Jokowi, Fahri Dianggap Tidak Logis Rating: 5 Reviewed By: Beritasitaro